UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

Pembiaran sebagai jalan tengah: analisis studi kasus agensi dan kepengaturan terminal bayangan bus AKAP di Kabupaten Klaten = Omission as the middle ground: analysis on the case of agency and governmentality in AKAP's "Terminal bayangan, Klaten Regency

Nomor Panggil S-pdf
Pengarang
Pengarang lain/Kontributor
Subjek
Penerbitan Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
Program Studi
 Abstrak
Skripsi ini menyajikan kepengaturan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Street level bureaucracy mengenai keberadaan terminal bayangan yang telah beroperasi sejak lama. Berbagai kepengaturan yang coba dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Klaten untuk menghilangkan aktivitas terminal bayangan seperti mengedarkan surat larangan kegiatan terminal bayangan, razia berupa penilangan bus AKAP yang menaikkan penumpang di terminal bayangan, dan pembangunan terminal tipe A Ir Soekarno sebagai terminal resmi untuk penjualan tiket dan menaikkan serta menurunkan calon penumpang. Namun, kepengaturan yang coba dilakukan untuk memusatkan titik pemberangkatan angkutan bus AKAP hanya pada satu tempat yaitu terminal Ir Soekarno malah menimbulkan konflik antara pihak Dishub dan Terminal Ir Soekarno dengan pihak agen penjual tiket. Konflik yang dipicu oleh surat edaran Dirjen dianggap menyengsarakan pihak agen yang berjualan pada terminal bayangan, sebagai birokrat jalanan, pihak Dishub berupaya untuk meredam konflik yang terjadi antara pihak Dishub, terminal Ir Soekarno dengan agen penjual tiket dengan cara negosiasi yang pada akhirnya menghasilkan pembiaran.


This paper present the case of governmentality done by Klaten Districts Government as Street Level Bureaucracy regarding the existence of terminal bayangan that have been operating for a long time. The government have taken various steps to prevent the activity of terminal bayangan but the governmentality applied to centralize the departure point of trans-city busses resulted in conflict. This conflict between the Department of Transportation a well as Ir.Soekarno Terminal with the ticketing agent started by the circular letter (surat edaran) that was said to torment the live of ticketing agents that operate in the terminal bayangan. A few people who are part of the department of transportation act as a street level bureaucrats, helping the negotiations between their institution, Ir.Soekarno Terminal, and the ticketing agent that
resulted in omission.
 File Digital: 1
Shelf
 S-Kurniawan Eka Prayudha.pdf ::

Akses untuk anggota Perpustakaan Universitas Indonesia, silahkan

 Info Lainnya
Naskah Ringkas
Kode Bahasa ind
Sumber Pengatalogan LibUI ind rda
Tipe Konten text
Tipe Media computer
Tipe Carrier online resource
Deskripsi Fisik xiii, 123 pages : illustration
Catatan Bibliografi pages 119-123
Lembaga Pemilik Universitas Indonesia
Lokasi Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-21-242002062 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20512637
Skripsi ini menyajikan kepengaturan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Street level bureaucracy mengenai keberadaan terminal bayangan yang telah beroperasi sejak lama. Berbagai kepengaturan yang coba dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Klaten untuk menghilangkan aktivitas terminal bayangan seperti mengedarkan surat larangan kegiatan terminal bayangan, razia berupa penilangan bus AKAP yang menaikkan penumpang di terminal bayangan, dan pembangunan terminal tipe A Ir Soekarno sebagai terminal resmi untuk penjualan tiket dan menaikkan serta menurunkan calon penumpang. Namun, kepengaturan yang coba dilakukan untuk memusatkan titik pemberangkatan angkutan bus AKAP hanya pada satu tempat yaitu terminal Ir Soekarno malah menimbulkan konflik antara pihak Dishub dan Terminal Ir Soekarno dengan pihak agen penjual tiket. Konflik yang dipicu oleh surat edaran Dirjen dianggap menyengsarakan pihak agen yang berjualan pada terminal bayangan, sebagai birokrat jalanan, pihak Dishub berupaya untuk meredam konflik yang terjadi antara pihak Dishub, terminal Ir Soekarno dengan agen penjual tiket dengan cara negosiasi yang pada akhirnya menghasilkan pembiaran.


This paper present the case of governmentality done by Klaten Districts Government as Street Level Bureaucracy regarding the existence of terminal bayangan that have been operating for a long time. The government have taken various steps to prevent the activity of terminal bayangan but the governmentality applied to centralize the departure point of trans-city busses resulted in conflict. This conflict between the Department of Transportation a well as Ir.Soekarno Terminal with the ticketing agent started by the circular letter (surat edaran) that was said to torment the live of ticketing agents that operate in the terminal bayangan. A few people who are part of the department of transportation act as a street level bureaucrats, helping the negotiations between their institution, Ir.Soekarno Terminal, and the ticketing agent that
resulted in omission.