UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Kontroversi Pemanfaatan Pajak Rokok Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah = Controversy over the Utilization of Cigarette Tax in Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance and Its Effects on Regional Economic Development

Nomor Panggil T-pdf
Pengarang
Pengarang lain/Kontributor
Subjek
Penerbitan Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
Program Studi
 Abstrak
Oleh karena luasnya wilayah dan beragamnya masyarakat di Indonesia, sudah seharusnya ada pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara peme-rintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah membutuhkan dana dalam menjalankan urusan pemerintahan dengan baik. Keuangan pemerintah daerah harus lebih diperhatikan dan diberikan kewenangan lebih seperti memperluas pu-ngutan pajak daerah. Pajak rokok merupakan salah satu perluasan pungutan yang diserahkan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun, terhadap pemanfaatannya pajak rokok yang tidak jelas menim-bulkan persoalan hukum, karena ada aturan lain yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (PERPRES JKS) yang menambahkan pemanfaatan pajak selain dari yang di atur dalam UU PDRD, yaitu untuk penda-naan program jaminan kesehatan yang diselenggrakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Ketidakpastian hukum tersebut akan menim-bulkan ketidakpercayaan para investor untuk berinfestasi di Indonesia, khususnya di daerah dan pembangunan ekonomi daerah akan terhambat. Sehinggga perma-salahan dalam penelitian ini adalah tetang pengaturan pajak rokok di Indonesia dan kontradiksi pemanfaatan pajak rokok dan pengaruhnya terhadap pembangu-nan ekonomi daerah. Penelitian ini dilakukan  menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dila-kukan dengan cara Penelitian Kepustakaan. Pengaturan pajak rokok di Indonesia diatur dalam UU PDRD. Undang-undang ini mengatur mengenai subjek pajak rokok, objek pajak rokok, dasar pengenaan pajak rokok, tarif pajak rokok, per-hitungan pajak rokok, dana bagi hasil rokok kepada kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pemanfaatan pajak rokok untuk program jaminan kesehatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDRD, karena pemerintah pusat telah memberikan kewengan mengenai pajak rokok kepada pemerintah daerah melalui UU PDRD, sehingga pemanfaatan pajak rokok seharusnya dike-lola oleh pemerintah daerah. Tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 66P/HUM/ 2019, yang menyatakan bahwa pemanfaatan dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan di dalam masyarakat. Majelis Hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara hukum seharusnya secara komprehensif dan mendalam.

 File Digital: 1
Shelf
 T-Vicky Prayitno S.pdf ::

Akses untuk anggota Perpustakaan Universitas Indonesia, silahkan

 Info Lainnya
Naskah Ringkas
Sumber Pengatalogan LibUI ind rda
Tipe Konten text
Tipe Media computer
Tipe Carrier online resource
Deskripsi Fisik xi, 104 pages : illustration ; appendix
Catatan Bibliografi pages 99-104
Lembaga Pemilik Universitas Indonesia
Lokasi Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-pdf 15-21-210376414 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20509661
Oleh karena luasnya wilayah dan beragamnya masyarakat di Indonesia, sudah seharusnya ada pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara peme-rintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah membutuhkan dana dalam menjalankan urusan pemerintahan dengan baik. Keuangan pemerintah daerah harus lebih diperhatikan dan diberikan kewenangan lebih seperti memperluas pu-ngutan pajak daerah. Pajak rokok merupakan salah satu perluasan pungutan yang diserahkan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun, terhadap pemanfaatannya pajak rokok yang tidak jelas menim-bulkan persoalan hukum, karena ada aturan lain yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (PERPRES JKS) yang menambahkan pemanfaatan pajak selain dari yang di atur dalam UU PDRD, yaitu untuk penda-naan program jaminan kesehatan yang diselenggrakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Ketidakpastian hukum tersebut akan menim-bulkan ketidakpercayaan para investor untuk berinfestasi di Indonesia, khususnya di daerah dan pembangunan ekonomi daerah akan terhambat. Sehinggga perma-salahan dalam penelitian ini adalah tetang pengaturan pajak rokok di Indonesia dan kontradiksi pemanfaatan pajak rokok dan pengaruhnya terhadap pembangu-nan ekonomi daerah. Penelitian ini dilakukan  menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dila-kukan dengan cara Penelitian Kepustakaan. Pengaturan pajak rokok di Indonesia diatur dalam UU PDRD. Undang-undang ini mengatur mengenai subjek pajak rokok, objek pajak rokok, dasar pengenaan pajak rokok, tarif pajak rokok, per-hitungan pajak rokok, dana bagi hasil rokok kepada kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pemanfaatan pajak rokok untuk program jaminan kesehatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDRD, karena pemerintah pusat telah memberikan kewengan mengenai pajak rokok kepada pemerintah daerah melalui UU PDRD, sehingga pemanfaatan pajak rokok seharusnya dike-lola oleh pemerintah daerah. Tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 66P/HUM/ 2019, yang menyatakan bahwa pemanfaatan dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan di dalam masyarakat. Majelis Hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara hukum seharusnya secara komprehensif dan mendalam.


Because of the vast territory and diversity of society in Indonesia, there should be a division of authority in government affairs between the central government and regional governments. Local governments need funds to carry out government affairs properly. Regional government finances should be paid more attention and given more authority such as expanding local tax collection. Cigarette tax is one of the expansion of levies handed over to local governments based on Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribu-tion (PDRD Law). However, the unclear use of cigarette taxes raises legal prob-lems, because there are other regulations, namely Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance (PERPRES JKS) which adds to the use of taxes other than those regulated in the PDRD Law, namely for funding health insurance programs. which is organized by the Health Social Security Adminis-tration (BPJS Kesehatan). This legal uncertainty will lead to distrust of investors to invest in Indonesia, especially in the regions and regional economic deve-lopment will be hampered. So that the problem in this research is about the regu-lation of cigarette taxes in Indonesia and the contradiction in the use of cigarette taxes and their effects on regional economic development. This research was con-ducted using normative juridical research and the approach taken was the statu-tory approach. Data collection techniques in this writing are carried out by means of library research. The cigarette tax regulation in Indonesia is regulated in the PDRD Law. This law regulates the subject of cigarette tax, cigarette tax object, the basis of cigarette tax imposition, cigarette tax rate, calculation of cigarette tax, cigarette profit sharing fund to regencies/cities. Provisions regarding the use of ci-garette tax for the health insurance program are contrary to the provisions stipu-lated in the PDRD Law, because the central government has granted authority regarding cigarette taxes to local governments through the PDRD Law, so the uti-lization of cigarette tax should be managed by the local government. However, with the Supreme Court Decree Number 66P / HUM / 2019, which states that the utilization in the provisions of Presidential Regulation No. 82 of 2018 on Health Insurance does not contradict the provisions in Law No.28 of 2009 concerning Regional Taxes and Retribution. The ruling did not reflect justice in society. The Panel of Judges should decide in a legal case in a comprehensive and in-depth manner.