UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

Bentuk Perwakilan bagi Anak di bawah Umur dalam Melakukan Perbuatan Hukum (Analisis atas Penetapan Pengadilan No. 89/Pdt.P/2019/PN.Skh dan Penetapan Pengadilan No. 28/Pdt.P/2019/PN.Sit) = Form of Representation for Minor Children in Performing Legal Actions (Analysis on Court Decree No. 89/Pdt.P/2019/PN.Skh and Court Decree No. 28/Pdt.P/2019/PN.Sit)

Nomor Panggil S-pdf
Pengarang
Pengarang lain/Kontributor
Subjek
Penerbitan Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
Program Studi
 Abstrak
Skripsi ini membahas mengenai perwakilan yang bersumber dari undang-undang seperti tindakan perwakilan yang dilakukan oleh orang tua, wali, dan pengampu bagi orang-orang yang ada di bawah pengawasannya, yang mana berfokus pada perwakilan bagi anak di bawah umur. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipe deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak di bawah umur merupakan subjek hukum yang tidak cakap sehingga tindakan hukumnya tidak sah apabila dilakukan sendiri sehingga apabila anak di bawah umur hendak melakukan perbuatan hukum, maka upaya yang dapat dilakukan agar tindakan tersebut tetap sah adalah dengan menggunakan lembaga perwakilan yang telah disediakan undang-undang. Kemudian pertimbangan hukum hakim dalam menentukan bentuk perwakilan bagi anak di bawah umur pada peristiwa penjualan barang tak bergerak milik anak dalam Penetapan Pengadilan No. 89/Pdt.P/2019/PN.Skh dan Penetapan Pengadilan No. 28/Pdt.P/2019/PN.Sit) belum tepat karena bentuk perwakilan yang seharusnya adalah dengan perwakilan orang tua yang didasarkan pada undang-undang (Pasal 47 ayat (1) dan (2) Perkawinan) dan kuasa dari Pengadilan Negeri (Pasal 309 jo. 393 KUH Perdata). Ketentuan adanya kuasa dari Pengadilan Negeri dalam mengalihkan barang tak bergerak milik anak masih berlaku karena Pasal 48 UU Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tata cara orang tua dalam mengalihkan hak barang tak bergerak milik anak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan, ketentuan dalam KUH Perdata masih berlaku. Bagi mereka yang tidak tunduk pada KUH Perdata adanya kuasa dari Pengadilan untuk mengalihkan barang tak bergerak milik anak bukanlah suatu keharusan, namun karena adanya penetapan pengadilan dapat menjadi bukti otentik dan menjamin tindakan tersebut telah sesuai dengan kepentingan anak, maka bagi mereka yang tak tunduk pada KUH Perdata dapat pula menundukkan diri pada ketentuan tersebut.
This thesis discusses about the representations that are given by the law such as representative actions taken by parents, guardians, and curators for people who are under their control, which is focused on the representation of minors who are under their parental authority. The form of this thesis research is juridical-normative with descriptive-analytical research type. The results of this research indicate that minor children do not have full capacity to perform legal actions. So that if minors want to take legal actions, they have to be represented by their legal representatives that will act on their behalf. Then, The legal considerations in determining the form of representation when transferring immovable property owned by minor children in Court Decree No. 89/Pdt.P/2019/PN.Skh and Court Decree No. 28/Pdt.P/2019/PN.Sit) are not correct because the form of representation should be the representation of parents that are based on Indonesian Marriage Law 1974 (Article 47 paragraphs (1) and (2)) and the power granted from Local Court (Article 309 jo. 393 of Indonesian Civil Code). Based on article 66 of Indonesian Marriage Law 1974, The provisions of article 309 jo. 393 of Indonesian Civil Code still apply because article 48 of Indonesian Marriage Law 1974 does not further regulate the procedures for parents when transferring immovable property owned by minor children. For those who are not subject to the provision of Indonesian Civil Code, the power granted by Local Court is not a must. However, they can also decide to subject to the provisions since the court decree can be an authentic evidence and guarantee that the action is align with the interests of the child.
 File Digital: 1
Shelf
 S-pdf-Kintan Ayunindya Prameswari.pdf ::

Akses untuk anggota Perpustakaan Universitas Indonesia, silahkan

 Info Lainnya
Naskah Ringkas:
Kode Bahasa: ind
Sumber Pengatalogan: LibUI ind rda
Tipe Konten: text
Tipe Media: computer
Tipe Carrier: online resource
Deskripsi Fisik: xv, 136 pages : illustration ; appendix
Catatan Bibliografi: pages 129-133
Lembaga Pemilik: Universitas Indonesia
Lokasi: Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-21-140577846 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20508694
Skripsi ini membahas mengenai perwakilan yang bersumber dari undang-undang seperti tindakan perwakilan yang dilakukan oleh orang tua, wali, dan pengampu bagi orang-orang yang ada di bawah pengawasannya, yang mana berfokus pada perwakilan bagi anak di bawah umur. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipe deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak di bawah umur merupakan subjek hukum yang tidak cakap sehingga tindakan hukumnya tidak sah apabila dilakukan sendiri sehingga apabila anak di bawah umur hendak melakukan perbuatan hukum, maka upaya yang dapat dilakukan agar tindakan tersebut tetap sah adalah dengan menggunakan lembaga perwakilan yang telah disediakan undang-undang. Kemudian pertimbangan hukum hakim dalam menentukan bentuk perwakilan bagi anak di bawah umur pada peristiwa penjualan barang tak bergerak milik anak dalam Penetapan Pengadilan No. 89/Pdt.P/2019/PN.Skh dan Penetapan Pengadilan No. 28/Pdt.P/2019/PN.Sit) belum tepat karena bentuk perwakilan yang seharusnya adalah dengan perwakilan orang tua yang didasarkan pada undang-undang (Pasal 47 ayat (1) dan (2) Perkawinan) dan kuasa dari Pengadilan Negeri (Pasal 309 jo. 393 KUH Perdata). Ketentuan adanya kuasa dari Pengadilan Negeri dalam mengalihkan barang tak bergerak milik anak masih berlaku karena Pasal 48 UU Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tata cara orang tua dalam mengalihkan hak barang tak bergerak milik anak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan, ketentuan dalam KUH Perdata masih berlaku. Bagi mereka yang tidak tunduk pada KUH Perdata adanya kuasa dari Pengadilan untuk mengalihkan barang tak bergerak milik anak bukanlah suatu keharusan, namun karena adanya penetapan pengadilan dapat menjadi bukti otentik dan menjamin tindakan tersebut telah sesuai dengan kepentingan anak, maka bagi mereka yang tak tunduk pada KUH Perdata dapat pula menundukkan diri pada ketentuan tersebut.


This thesis discusses about the representations that are given by the law such as representative actions taken by parents, guardians, and curators for people who are under their control, which is focused on the representation of minors who are under their parental authority. The form of this thesis research is juridical-normative with descriptive-analytical research type. The results of this research indicate that minor children do not have full capacity to perform legal actions. So that if minors want to take legal actions, they have to be represented by their legal representatives that will act on their behalf. Then, The legal considerations in determining the form of representation when transferring immovable property owned by minor children in Court Decree No. 89/Pdt.P/2019/PN.Skh and Court Decree No. 28/Pdt.P/2019/PN.Sit) are not correct because the form of representation should be the representation of parents that are based on Indonesian Marriage Law 1974 (Article 47 paragraphs (1) and (2)) and the power granted from Local Court (Article 309 jo. 393 of Indonesian Civil Code). Based on article 66 of Indonesian Marriage Law 1974, The provisions of article 309 jo. 393 of Indonesian Civil Code still apply because article 48 of Indonesian Marriage Law 1974 does not further regulate the procedures for parents when transferring immovable property owned by minor children. For those who are not subject to the provision of Indonesian Civil Code, the power granted by Local Court is not a must. However, they can also decide to subject to the provisions since the court decree can be an authentic evidence and guarantee that the action is align with the interests of the child.