Deskripsi Lengkap :: Kembali

UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership)

"Perjuangan bangsa Moro tahun 1976-1990, antara Disintegrasi dan Desentralisasi: Studi kasus pembentukan Autonomous Region of Muslim Mindanao"

Nomor Panggil S-Pdf
Pengarang
Pengarang lain/Kontributor
Penerbitan [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2011
Program Studi
Kata Kunci :  
 Info Lainnya
Pengarang
Sumber Pengatalogan
Tipe Konten text
Tipe Media computer
Tipe Carrier online resource
Deskripsi Fisik xi, 113 pages ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi pages 73-77
Naskah Ringkas
Lembaga Pemilik Universitas Indonesia
Lokasi Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  •   File Digital: 1
  • Ulasan
  • Sampul
  • Abstrak
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf 14-19-588248168 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20499060
ABSTRAK
Skrispi ini mengidentifikasi arah perjuangan Bangsa Moro di Filipina mulai dari pasca-Perjanjian Tripoli hingga pembentukan Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM), dari tahun 1976 sampai dengan 1990. Pergerakan Bangsa Moro pasca-Perjanjian Tripoli mengalami diversifikasi, terutama arah perjuangannya. Hal ini didorong oleh faktor internal dan eksternal Bangsa Moro. Sebelum tahun 1976, pergerakan-pergerakan Bangsa Moro mempunyai tuntutan yang sama yaitu, pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Filipina. Setelah itu, muncul tuntutan membentuk wilayah otonomi Muslim di Filipina Selatan. Jatuhnya kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos di tahun 1986 membuka kembali sistem demokrasi di Filipina. Sistem ini memberikan jaminan suatu daerah membentuk wilayah otonomi. Pada tahun 1990 ARMM resmi berdiri, setelah sebelumnya Qorazon Aquino menandatangani Republic Act No. 6734 tahun 1989.


ABSTRACT
This thesis identifies the direction of the Bangsa Moro struggle in the Philippines from the Tripoli Agreement to the formation of the Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM), from 1976 to 1990. Bangsa Moro movement of post-Tripoli Agreement experiencing diversifying, especially the struggle. This is driven by internal and external factors of Bangsa Moro. Prior to 1976, movements of the Bangsa Moro to have the same demands, that is secession from the Unitary Republic of the Philippines. Al'ter that, new demands arise, the establishment of autonomous region of Muslim in South Philippines. The falls of President Ferdinand Marcos in 1986 re-open the democratic Systems in the Philippines. This system guarantees a region to form an autonomous region. In 1990 ARMM was established, after previously signed law Republic Act No. 6734 in 1989 by Qorazon Aquino.