UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership)

Analisis yuridis informed consent dalam tindakan restrain (penerapannya pada pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor) = Juridical analysis of informed consent in restraints (application to mental disorders patient at Dr. H. Marzoeki Mahdi Hospital Bogor) / Kevin Anggara Kridahutama

Nomor Panggil S-Pdf
Pengarang
Pengarang lain/Kontributor
Subjek
Penerbitan 2019
Kata Kunci
 Info Lainnya
Pengarang
Sumber Pengatalogan
Tipe Konten text
Tipe Media computer
Tipe Carrier online resource
Deskripsi Fisik xii, 134 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi pages 125-132
Naskah Ringkas http://lib.ui.ac.id/unggah/system/files/node/2018/2/kevin.anggara/kevin_anggara_kridahutama-skripsi-unknown-naskah_ringkas-2019.docx
Lembaga Pemilik Universitas Indonesia
Lokasi Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • File Digital: 1 (Membership)
  • Ulasan
  • Sampul
  • Abstrak
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf 14-19-693092784 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20492773

Tindakan Restrain merupakan tindakan yang mempunyai resiko tinggi sehingga memerlukan Informed Consent. Tindakan Restrain biasanya diberikan kepada pasien gangguan jiwa dengan kondisi amuk. Kondisi amuk ini tidak dapat diprediksi kapan terjadinya.  Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam penerapan Informed Consent pada pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa serta bagaimana peranan Informed Consent dalam tindakan restrain pada pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil  penelitian yang diperoleh adalah hubungan antara dokter dan pasien dalam Informed Consent pada pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa adalah berdasarkan hubungan transaksi terapeutik. Selain itu, Informed Consent dalam tindakan restrain pada pasien gangguan jiwa di Rumah sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor tidak diatur dalam formulir tersendiri, melainkan diatur secara umum pada formulir  General Consent. Penulis memberikan saran bahwa apabila tindakan restrain di Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor memang diatur secara umum pada General Consent, maka jenis persetujuannya berupa Presumed Consent dan pada saat pelaksanaan General Consent tersebut, dokter harus memberitahukan kepada pihak keluarga bahwa sewaktu-waktu apabila diperlukan pasien akan diberikan tindakan restrain oleh dokter. Selain itu, Menteri Kesehatan perlu membuat peraturan berupa PERMENKES mengenai tindakan restrain agar dokter dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum terkait tindakan restrain yang hendak dilakukan.

 


Restraint is an action that posses high-risk so it needs an Informed Consent. Restraint often given to the Mental Disorders Patients with tantrums. Tantrums, could not be predicted in any way. This  thesis  consisting how law relating between doctors and patients in conditioning Informed Consent on Mental Disorders Patient at Mental Health Hospital and also how Informed Consent play a role of restraint at Dr. H. Marzoeki Mahdi Hospital Bogor. This thesis used juridical-normative method with literature study and interview. This thesis also used descriptive method. This thesis showed that the Informed Consent relations between doctors and Mental Disorders Patients at Mental Health Hospital are based on tereapeutik transaction. Other than that, Informed Consent in Mental Disorders Patients at Mental Health Hospital’s restraint are not regulated on designated form, but in more general form of General Consent.

Writer suggest that if restraint in Dr. H. Marzoeki Mahdi Hospital Bogor is regulated generally through General Consent, then the agreement will be presumed consent and when it comes to the implication of General Consent, doctors should inform to the patient’s family that when it is necessary patient will be given the restraint from doctors. Moreover, the ministry of health need to enact the rule such as PERMENKES regarding restraint so that doctors and people get their law certainty associated to the actions will be done.