UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik sehubungan dengan penyitaan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang studi kasus putusan pengadilan tindak pidana korupsi no 39 pid sus tpk 2013 pn jkt pst = Legal protection for third party with good intention regarding asset seizure and confiscation in case of corruption and money laundering case study corruption court decision no 39 pid sus tpk 2013 pn jkt pst

Nomor Panggil S57281
Subjek
Penerbitan [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2014
Program Studi
 Abstrak
[Penerapan Upaya paksa berupa penyitaan barang-barang yang diduga terkait suatu tindak pidana menimbulkan berbagai potensi kerugian bagi pihak-pihak yang barang / asetnya digunakan sebagai alat bukti proses peradilan. Potensi kerugian ditimbulkan karena hilangnya penguasaan atas hak kebendaan yang melekat pada barang yang disita untuk tujuan pembuktian dipengadilan. Penyitaan barang sebagai alat pembuktian tersebut melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan ditentukan statusnya baik berupa pengembalian kepada pemilik awal benda itu disita atau bahkan diputuskan untuk dirampas sebagai upaya pengembalian kerugian negara, dengan alasan merupakan hasil dari tindak pidana dan hukuman tambahan bagi terpidana. Penyitaan dan perampasan barang tersebut sangat mungkin menempatkan pihak ketiga beriktikad baik menderita kerugian karena jangka waktu persidangan yang relatif lama hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih jika benda itu diputuskan untuk dirampas. Sedangakan pengembalian barang terhadap pemilik awal barang – barang itu disita pun tidak dapat mengahapus kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan karena adanya penurunan nilai barang maupun potensi keuntungan investasi yang seharusnya dapat dihindari, sedangkan ketentuan hukum terkait perlindungan aset milik pihak ketiga beriktikad baik tidak secara jelas dan tegas mengatur bagaimana upaya hukum dapat dilakukan baik berupa praperadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan maupun upaya keberatan terhadap putusan perampasan., Implementation Efforts in the form of forced confiscation of goods suspected of a crime related cause a variety of potential harm to the parties that the goods / assets used as evidence in judicial proceedings . Potential losses incurred due to loss of control over property rights attached to the items seized for evidentiary purposes in court. . Confiscation of goods as a means of proving that a court ruling which legally binding status will be determined either returns to the initial owner of the thing seized or even decided to deprived as indemnification of state efforts , the reason is the result of a criminal offense and additional penalties for convicted . Seizure and confiscation of goods is very likely to put third parties of good will suffer a loss due to a period of relatively long proceedings to obtain a legally binding decision , especially if it is decided to capture. While the return of goods to the initial owner of the goods - the goods seized were not able to erase losses suffered by the parties concerned because of the decrease in the value of the goods and the potential return on investment that should be avoided , while the legal provisions regarding the protection of assets belonging to third parties of good will are not clearly and strictly regulate how the remedy can be done either in the form of pretrial against forceful measures and efforts made objections against the decision of deprivation .]
 File Digital: 1
Shelf
 S57281-Sigit Martono.pdf ::
 Info Lainnya
Naskah Ringkas : Download Naskah Ringkas
Kode Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : none
Tipe Konten : none
Tipe Media : none
Tipe Carrier : none
Deskripsi Fisik : xv, 120 hlm. : ill. ; 28 cm. + lamp.
Catatan Bibliografi : Hlm. 113-120
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
S57281 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20402908
[Penerapan Upaya paksa berupa penyitaan barang-barang yang diduga terkait
suatu tindak pidana menimbulkan berbagai potensi kerugian bagi pihak-pihak yang
barang / asetnya digunakan sebagai alat bukti proses peradilan. Potensi kerugian
ditimbulkan karena hilangnya penguasaan atas hak kebendaan yang melekat pada
barang yang disita untuk tujuan pembuktian dipengadilan. Penyitaan barang sebagai
alat pembuktian tersebut melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
akan ditentukan statusnya baik berupa pengembalian kepada pemilik awal benda itu
disita atau bahkan diputuskan untuk dirampas sebagai upaya pengembalian kerugian
negara, dengan alasan merupakan hasil dari tindak pidana dan hukuman tambahan
bagi terpidana. Penyitaan dan perampasan barang tersebut sangat mungkin
menempatkan pihak ketiga beriktikad baik menderita kerugian karena jangka waktu
persidangan yang relatif lama hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum
tetap, terlebih jika benda itu diputuskan untuk dirampas. Sedangakan pengembalian
barang terhadap pemilik awal barang – barang itu disita pun tidak dapat mengahapus
kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan karena adanya penurunan nilai
barang maupun potensi keuntungan investasi yang seharusnya dapat dihindari,
sedangkan ketentuan hukum terkait perlindungan aset milik pihak ketiga beriktikad
baik tidak secara jelas dan tegas mengatur bagaimana upaya hukum dapat dilakukan
baik berupa praperadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan maupun upaya
keberatan terhadap putusan perampasan., Implementation Efforts in the form of forced confiscation of goods suspected
of a crime related cause a variety of potential harm to the parties that the goods /
assets used as evidence in judicial proceedings . Potential losses incurred due to loss
of control over property rights attached to the items seized for evidentiary purposes in
court. . Confiscation of goods as a means of proving that a court ruling which legally
binding status will be determined either returns to the initial owner of the thing seized
or even decided to deprived as indemnification of state efforts , the reason is the
result of a criminal offense and additional penalties for convicted . Seizure and
confiscation of goods is very likely to put third parties of good will suffer a loss due
to a period of relatively long proceedings to obtain a legally binding decision ,
especially if it is decided to capture. While the return of goods to the initial owner of
the goods - the goods seized were not able to erase losses suffered by the parties
concerned because of the decrease in the value of the goods and the potential return
on investment that should be avoided , while the legal provisions regarding the
protection of assets belonging to third parties of good will are not clearly and strictly
regulate how the remedy can be done either in the form of pretrial against forceful
measures and efforts made objections against the decision of deprivation .]